{
    "id": 144,
    "date": "2024-07-03",
    "title": "Krisis Populasi, Pemerintah Korea Selatan Bentuk Kementerian Perencanaan Kependudukan",
    "content": "KOMPAS.com - Korea Selatan meluncurkan strategi anyar untuk mengatasi krisis penduduk akibat tingkat kelahiran rendah dengan meluncurkan kementerian baru. Dikutip dari News Week, kementerian yang diberi nama Kementerian Perencanaan Kependudukan tersebut resmi diumumkan pemerintah setempat, Senin (1/7/2024). Pengumuman kementerian baru tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Lee Sang-min, setelah pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah dan partai penguasa. Pembentukan kementerian tersebut merespons saran Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang menganjurkan untuk membentuk kementerian baru untuk mengatasi tingkat kelahiran rendah di negaranya. Presiden Yoon telah memperingatkan bahwa tren penurunan populasi tersebut merupakan suatu keadaan \u201cdarurat nasional.\u201d \u201cSebagai menara kendali yang kuat yang memimpin strategi, perencanaan dan penyesuaian anggaran, kementerian tersebut akan beroperasi dengan cara yang mirip dengan kementerian perencanaan ekonomi,\u201d ujar Sang-min. Kementerian baru tersebut dibentuk setelah Korea Selatan menghadapi penurunan populasi dan dikhawatirkan bakal membuat ekonomi \"Negeri Gingseng\" ini suram. Pada 2023, angka kelahiran Korea Selatan mencapai titik terndah yaitu 0,72 dibandingkan 2022 yang berada di angka 0,78. Menurut statistik pemerintah Korea Selatan, diperkirakan pada 2025, satu dari lima warga Korea Selatan akan berusia 65 tahun atau lebih dan 14 persen dari populasi masyarakat merupakan lanjut usia (lansia). Baca juga: Anang Hermansyah Sekeluarga Jadi Duta Wisata Jeju Korea Selatan Dilansir dari Asian News Network, pemerintah akan mengusulkan undang-undang (UU) baru pada Agustus 2024 untuk membentuk jabatan wakil perdana menteri yang khusus ditugaskan untuk perencanaan kependudukan. Langkah tersebut diusulkan melalui dua revisi, termasuk satu revisi mengenai UU Organisasi Pemerintah pada akhir Juli 2024. Direktur Jenderal Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Korea Selatan, Kim Jung-ki menyatakan, pemerintah berharap revisi tersebut akan mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional dalam waktu tiga bulan kedepan. Setelah UU baru disahkan, dibutuhkan waktu tiga bulan lagi agar kementerian baru tersebut terbentuk secara utuh. Reorganisasi dalam pemerintah Korea Selatan ini akan membuat Menteri Pendidikan, Lee Ju-ho, menyerahkan jabatannya sebagai wakil perdana menteri kepada menteri yang baru. Nantinya, akan ada dua wakil perdana menteri yang akan ada di kabinet pemerintahan Korea Selatan yang sejajar dengan Menteri Keuangan, Choi Sang-mok. Baca juga: Kisah Bianca Kartika, WNI yang Naik Haji Pakai Kuota Korea Selatan",
    "hashtags": "Korea Selatan, kementerian baru, krisis populasi, Korea Selatan bentuk kementerian baru, krisis populasi di Korea Selatan",
    "url": "https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/03/213000065/krisis-populasi-pemerintah-korea-selatan-bentuk-kementerian-perencanaan"
}