| Content |
KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali mendapatkan sorotan publik. Sebelumnya dia sempat melontarkan wacana jika korban judi online bisa mendapatkan bantuan sosial. Kini yang terbaru, dia mengatakan kampus-kampus bisa mencari uang dari momen wisuda dengan biaya mahal dan mendukung mahasiswa membayar uang kuliah dari pinjaman online. Berikut sederet ide kontroversial Muhadjir Effendy yang pernah dia lontarkan sejak menjabat sebagai Mendikbud dan Menko PMK. Baca juga: Profil Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir mengatakan, wisuda mahasiswa seharusnya bisa menjadi ajang kampus mencari uang. Hal itu disampaikan Muhadjir dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan mendikbud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). "Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Selasa. Muhadjir menambahkan, kalau perlu keluarga mahasiswa yang akan wisuda bahkan datang sebanyak-banyaknya. "Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang senang diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pasti lah protes itu," lanjutnya. Muhadjir juga menyinggung pembiayaaan perguruan tinggi negeri (PTN) seharusnya mandiri. PTN perlu menggerakkan lembaga pencari dananya untuk mencari uang. Namun saat ini, PTN dinilai sebagai tax spender boy yang terbiasa belanja dan tidak bisa mencari uang. "Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," tambah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tiga periode 2000–2016 ini. Muhadjir juga mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) jika kesulitan ekonomi. Menurutnya, tidak ada larangan mahasiswa memanfaatkan pinjol yang resmi dan tidak merugikan. "Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/6/2024). "Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya," lanjut dia. Muhadjir menambahkan, ada universitas di Jakarta yang bekerjasama dengan pinjol untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa. Baca juga: Menko PMK Sebut Judi Online Bahaya, tapi Korbannya Akan Diberi Bansos |